Infoviral, Opini - Industri gula Indonesia kembali tercoreng oleh skandal korupsi besar. Janji modernisasi pabrik gula yang seharusnya meningkatkan kemandirian justru berujung mangkrak, meninggalkan kerugian negara hingga ratusan miliar rupiah.
Rakyat kembali menjadi korban dari praktik kotor segelintir elite rakus yang bermain di balik layar.
Pabrik Gula Modernisasi yang Gagal: Janji Manis yang Berujung Pahit
Pada tahun 2016, pemerintah meluncurkan proyek modernisasi Pabrik Gula Djatiroto di Jawa Timur melalui skema Engineering, Procurement, Construction, and Commissioning (EPCC).
Suntikan dana segar sebesar Rp400 miliar dari Penyertaan Modal Negara (PMN) serta pinjaman kredit dari Bank BRI dan PT Sarana Multi Infrastruktur mengalir deras.
Proyek ini ditangani oleh konsorsium KSO HEU—gabungan PT Hutama Karya, PT Eurroasiatic, dan Uttam Sucrotech PVT.LTD. Alih-alih membawa perubahan signifikan, proyek tersebut justru mandek, meski hampir 90 persen dananya sudah dicairkan.
“Uangnya sudah keluar, tapi pabriknya tidak kunjung selesai,” ujar seorang penyidik Kortas Tipikor.
Dari hasil investigasi, terungkap adanya indikasi penggelembungan anggaran, penyimpangan kontrak, hingga suap dalam pengelolaan proyek. Bahkan, sejumlah peralatan yang diimpor tidak sesuai spesifikasi, dan beberapa pembayaran dilakukan sebelum pekerjaan rampung.
Korupsi Terstruktur di Balik Sektor Gula
Kasus ini menyeret dua petinggi PTPN XI sebagai tersangka, yakni Dolly Pulungan, mantan Direktur Utama PTPN XI, dan Aris Toharisman, mantan Direktur Perencanaan dan Pengembangan Bisnis PTPN XI. Kedua tersangka bukanlah nama baru dalam pusaran kasus korupsi.
Pada tahun 2019, Dolly Pulungan pernah terseret kasus suap impor gula yang melibatkan perusahaan swasta.
Skandal ini bukan kasus tunggal dalam industri gula. Dari kuota impor yang dikuasai mafia hingga pabrik gula yang dibiarkan terpuruk, semua menunjukkan bahwa korupsi sudah mengakar kuat dalam sektor ini.
Harga gula tetap tinggi meskipun impor membanjir, sementara petani tebu lokal terus merugi.
Menghancurkan Sistem Busuk atau Terus Menjadi Korban?
Selama politik tetap berbiaya tinggi dan izin impor diberikan kepada yang punya akses, mafia gula akan terus menguasai pasar. Selama korupsi dianggap wajar, rakyat akan terus membayar mahal akibat praktik busuk yang menyengsarakan.
Setiap butir gula yang kita konsumsi terasa pahit, bukan hanya karena harganya yang melambung, tetapi juga karena sarat korupsi di dalamnya.
Pertanyaannya kini, apakah kita akan terus membiarkan ini terjadi?
Ataukah sudah saatnya menghancurkan sistem korup yang menjadikan rakyat hanya sebagai sapi perah bagi elite serakah?
Jika tidak ada reformasi mendasar dan keberanian menegakkan hukum, keadilan ekonomi di Indonesia akan terus menjadi ilusi semata.
Oleh: Renaldi Davinci
Komentar0